Cerita Pelajar SMP Ikut Demo Di MK

 

Merdeka.com - Ratusan massa pendukung Prabowo Subianto - Hatta Rajasa berdemo di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Di tengah-tengah ternyata terselip beberapa orang pelajar yang ikut-ikutan demo demi rupiah.

Farid (16), siswa SMK kelas XI mengaku berangkat dari rumahnya di Purwakarta, Jawa Barat, pukul 06.00 WIB. Dia menuju Jakarta menumpangi bus pariwisata bersama rekan-rekannya.

"Saya sama teman diajak demo ke Jakarta, enggak tahu demo apa," kata Farid yang masuk dalam simpatisan Garuda Merah.

Menurutnya, dia diizinkan ikut demo karena sekolah masih belum belajar. "Masih MOS, sekolah baru besok. Sama ibu dibolehin karena dapat duit Rp 50 ribu," ungkapnya.

Sedangkan, pelajar SMP di Depok, Rani (14) mengungkapkan mau ikut demo karena mendapat imbalan. "Dapat ongkos Rp 30 ribu, nanti selesai dikasih lagi Rp 30 ribu," tuturnya.

Dia mengaku berangkat ke pukul 08.00 WIB dari Depok dengan mengecer kendaraan umum. Dia bisa ikut berdemo karena sekolah masih libur.

"Saya ikut-ikutan saja ke sini, masalah dukung atau enggak yang penting dapat duit. Ibu dan bapak enggak papa yang penting sekolah libur, sambil nyari duit ikut demo," jelasnya.

Dijanjikan Rp.50.000 + Makan & Minum

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di antara ribuan demonstran di Gedung Mahkamah Konstitusi, salah seorang pengunjuk rasa mengeluh tidak mendapat makanan dan minuman.

Aminah, namanya, mengaku diajak ikut melakukan aksi oleh tim koordinator lapangan Prabowo-Hatta hingga siang hari. Wanita paruh baya asal Tanahtinggi, Joharbaru, Jakarta Pusat, itu beserta rombongannya dijanjikan uang Rp50 ribu per orang.
"Rp50 ribu itu kami cuma sampai pukul 12.00 WIB di perjanjiannya. Jadi, kami tidak ikut serta ke Gedung DPR," ujar Aminah kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/8/2014).

"Tapi enggak dapat logistik untuk makan dan minum," lanjut Aminah.
Sementara hingga berita ini diturunkan, pukul 11.55 WIB ini, ribuan massa dari Koalisi Merah Putih Jakarta masih berunjuk rasa di depan Gedung MK.

Para pengunjuk rasa mayoritas menggunakan kemeja warna putih sambil membawa atribut seperti spanduk sambil mengibarkan bendera partai koalisi.
Rencananya, setelah mendatangi MK, mereka akan mendatangi Senayan bertemu ketua DPR RI.

KARENA STRESS & FRUSTASI, WOWO SOK TAHU

 

Jakarta - Capres Prabowo Subianto menyebut penyelenggaraan Pemilu 2014 Indonesia lebih buruk daripada Pemilu di Korea Utara. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (Unpad) Arry Bainus menilai pernyataan Prabowo hanya luapan rasa frustasi belaka.

"Kalau Prabowo ngomong lebih buruk dari Korea Utara, dia asal jeplak saja. Itu luapan emosi yang frustasi saja," kata Arry kepada detikcom, Rabu (6/8/2014).

Arry mengatakan tak ada penyelenggaraan Pemilu demokratis di negeri komunis Korea Utara. Suksesi kepemimpinan di negara itu dilakukan secara turun-temurun, terjaga dalam dinasti keturunan Kim.

"Di korut nggak ada Pemilu. Di sana itu hanya satu Partai Komunis, pemilihannya turun temurun, keturunan dinasti Kim," katanya.

Menurut Arry, kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sudah baik. Meski tak dapat dipungkiri ada kekurangan di sana-sini, namun kekurangan itu lebih banyak bukan karena penyelenggara Pemilu, namun karena adanya kampanye hitam dari salah satu kubu kontestan.

"Negara sudah bisa menyelenggarakan Pemilu dengan begitu aman, dan KPU tidak diintervensi oleh kekuasaan negara. Bayangkan dengan negara lain, misalnya India, yang berdarah-darah dan berkonflik," kata Arry.

Sebelumnya di persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK, Prabowo Subianto menyuarakan kegalauan perolehan nol suara di ratusan TPS. Atas perolehan itu, dia menilai pelaksanaan Pilpres di Indonesia lebih buruk dari Korea Utara.

"Bahkan di Korea Utara pun tidak terjadi, mereka bikin 97,8 persen. Di kita, ada yang 100 persen, ini luar biasa. Ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis dan komunis," kata Prabowo di ruang sidang MK, di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/

KETAHUAN BOHONGNYA

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengingatkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk mengoreksi kesalahan penulisan nomor urut di dalam berkas perkara.

Dalam berkas yang didaftarkan ke MK, di halaman 140 tertulis bahwa kecurangan dilakukan pasangan nomor urut 1. Padahal, nomor urut 1 adalah nomor pasangan Prabowo-Hatta dalam pemilu presiden. Sementara rivalnya, Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan nomor urut 2.

"Ada kesalahan yang harus diperbaiki, saya bacakan saja biar jelas. 'Dalam tahapan dan pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014 di Papua Barat telah dinodai dengan berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh pejabat daerah dan kepala suku dengan maksud untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1'," kata Anwar membaca permohonan tersebut, di ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Anwar meminta Prabowo-Hatta segera memperbaiki kesalahan tersebut. Sebab kesalahan itu bisa bersifat multitafsir.

"Pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta. Apakah memang maksudnya seperti itu atau bagaimana?" tanya Anwar.

Mendengar koreksi itu, Prabowo-Hatta dan para kuasa hukum hanya mengangguk-angguk kecil menyanggupi.