JAKARTA, KOMPAS.com — Para anggota organisasi massa pendiri Partai Persatuan Pembangunan mendesak agar PPP segera bergabung dalam koalisi yang mengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Keputusan PPP bergabung dengan koalisi yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dinilai keputusan yang tidak tepat.
"PPP harus membangun koalisi kerakyatan dengan pemerintahan Jokowi-JK di parlemen dan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkesinambungan," kata Politisi Senior PPP dari NU, Muhammad Razak, saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/7/2014) petang.
Razak mengatakan, berdasarkan hasil quick count dan real count sementara, peluang Prabowo-Hatta untuk memenangkan Pemilu Presiden 2014 semakin tipis. Cita-cita berdirinya PPP juga dinilai tidak sejalan dengan Koalisi Merah Putih. Menurut dia, kecil kemungkinan PPP bisa berkontribusi untuk membangun bangsa jika tetap bersama Prabowo-Hatta.
Razak juga mengkritik deklarasi koalisi permanen yang baru-baru ini dilakukan PPP bersama 6 partai politik pengusung lainnya. Menurut Razak, deklarasi tersebut mengada-ada dan cenderung dipaksakan.
"Koalisi permanen itu apa itu? Tidak ada itu koalisi permanen. PPP akan gabung tidak pernah dirapatkan di DPP. Diktator itu namanya. Kami mengharapkan koalisi kerakyatan, bukan koalisi permanen," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Thank you have visited