Rakyat Tahu siapa yang terbaik??? JOKOWI-JK / PRABOWO-HATTA

JAKARTA,  — Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Wanda Hamidah mengaku kecewa atas keputusan partainya yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pemilu presiden mendatang. Wanda yang masih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta ini menyatakan dukungannya terhadap bakal calon presiden Joko Widodo (Jokowi).


"Kemarin, saya deklarasi di Twitter, dukung Jokowi-Jusuf Kalla. Memang, tidak ada pemimpin yang sempurna. Akan tetapi, kita harus pilih yang terbaik," kata Wanda seperti dikutip Tribunnews.com.
Dalam diskusi publik bertajuk "Mengingat dan Mengupas Kasus Mei 1998" yang diselenggarakan Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) bekerja sama dengan Freedom Institute, Wanda kemudian berharap agar penegak hukum yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM 1998, baik itu dari kalangan TNI maupun Polri, mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan pengadilan.

"Hingga saat ini, penuntasan kasus pelanggaran HAM masih jauh dari harapan. Negara turut bertanggung jawab atas penuntasan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut," katanya.
Jika nanti Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla terpilih, maka Wanda akan meminta Jokowi-JK berkomitmen menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi selama ini.
"Siapa pun yang terpilih nanti, jangan jadikan kasus ini sebagai komoditas politik. Meski saya dukung Jokowi-JK, nanti saya akan tagih, komitmen Anda atas kasus Mei 1998 ini seperti apa? Tetap akan saya tagih nanti," tuturnya.

Terkait dengan sikap politik PAN yang berkoalisi dan mendukung Prabowo sebagai capres, Wanda mengaku terluka. Sejak awal, ia mengaku memutuskan terjun ke dunia politik karena ingin ikut mendesak penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Saat ini, ketika ketua umum saya (Hatta) lakukan koalisi, ini menjadi luka yang harus saya telan dalam-dalam. Saya terluka. Saya tetap tidak bisa menerimanya. Idealisme itu, di mana pun mereka berada para aktivis 1998, idealisme tetap akan mereka bawa," pungkasnya.

Sumber: KOMPAS.com

CAWAPRES JOKOWI - BUKAN ORANG PARTAI

JAKARTA,  — Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, memastikan bahwa calon wakil presidennya bukan ketua umum partai, baik partainya maupun partai pengusung lain.
"Koalisi tanpa syarat itu baru akan kelihatan di siapa capres dan cawapresnya. Kalau ketua-ketua umum partai, itu namanya koalisi pakai syarat. Cawapres saya bukan (ketua umum partai)," ujarnya di warung soto Roxy, Jakarta Barat, pada Jumat (16/5/2014) siang.

Jokowi masih enggan menyebutkan siapakah sosok yang menjadi pendampingnya pada Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Jokowi mengatakan, jika ia akan melaksanakan deklarasi, sejak pagi ia akan memberitahukannya. "Bisa hari ini, belum tentu hari ini. Sabarlah, nanti diberi tahu," ujarnya.

Soal wacana Sri Sultan Hamengkubuwono X yang diwacanakan sebagai cawapres dari Partai Demokrat, Jokowi mengatakan bahwa hal itu bagus-bagus saja. "Ya, diserahkan ke masyarakatlah," ujarnya

Sumber: KOMPAS.com

SIGNAL BAGUS " KPK Ijinkan AS jadi CAWAPRES"

JAKARTA,  -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyambut baik izin Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Abraham Samad untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden. Meski demikian, PDI-P belum dapat memastikan apakah Abraham yang akan dipilih untuk menjadi bakal cawapres Joko Widodo.
"Tentunya itu sinyal positif," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P, Puan Maharani, saat diminta tanggapan pernyataan Abraham yang mengaku telah mendapat restu KPK di Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2014).
Puan tak menampik bahwa ada beberapa nama tokoh yang digodok di internal PDI-P untuk mendampingi Jokowi, di antaranya Ketua KPK Abraham, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan dirinya sendiri.
Mengenai syaratnya, Puan tak membeberkan secara gamblang. Namun secara normatif, bakal cawapres Jokowi haruslah seorang tokoh yang bersih dari catatan pelanggaran hukum. Jika pejabat publik, maka harus mengundurkan diri.
"Bisa dua (calon), bisa tiga, semua akan diputuskan di waktu yang tepat," ucap putri Megawati Soekarnoputri itu.

Sebelumnya, Abraham mengaku sudah direstui KPK untuk maju sebagai bakal calon pendamping Jokowi. Abraham mengaku sudah berkonsultasi dengan pimpinan KPK lainnya terkait kemungkinan dia maju dalam Pemilihan Presiden 2014. Bagi Jokowi, cawapres akan diumumkan pada 20 Mei 2014, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.

Sumber: KOMPAS.com

Ngambek, Putri Rhoma Irama Ancam Pindah Negara jika Jokowi Presiden

"Jika Joko Widodo nyapres & jika tidak ada Rhoma Irama dalam bursa capres 2014 saya bertekad untuk PINDAH DARI JAKARTA, & jika Joko Widodo terpilih menjadi Presiden 2014 maka saya bertekad untuk PINDAH NEGARA," kata dia,

JAKARTA,  - Debby Rhoma, Putri Raja Dangdut Rhoma Irama, menyebarkan kekecewaan dan kegalauannya atas lenyapnya nama ayahnya dari percaturan capres-cawapres pada Pilpres Juli 2014 mendatang. Berbicara lewat fans page-nya (13/5), Debby mengancam akan pindah dari Jakarta apabila ayahnya tidak dicalonkan dan akan pindah ke negara lain apabila Jokowi terpilih jadi Presiden.

"Jika Joko Widodo nyapres & jika tidak ada Rhoma Irama dalam bursa capres 2014 saya bertekad untuk PINDAH DARI JAKARTA, & jika Joko Widodo terpilih menjadi Presiden 2014 maka saya bertekad untuk PINDAH NEGARA," tulis dia lewat fans page Deby Rhoma Forsa. Huruf-huruf besar dalam kutipan tersebut memang persis seperti yang tertulis dalam laman fans page itu.

Debby mengemukakan alasan mengapa membenci Jokowi. "Sebagai warga Jakarta  berharap mempunyai Gubernur yang istiqomah, yang komit dengan janjinya memimpin Jakarta setidaknya 1periode, bukan 1/2 atau 1/4 periode," tulis dia. Karena itu, ia pun menganjurkan agar para pendukung Rhoma lainnya mengekspresikan kekecewaan yang dirasakannya.

"Sejak jauh-jauh hari saya telah minta ijin kepada ayahanda saya Rhoma Irama untuk mempersilahkan teman-teman pendukung Rhoma yang struktural atau pun non struktural Forsa untuk mengekspresikan kekecewaan atas sikap Marwan Jafar & Kadir Karding yang dengan arogan mengecilkan peranan pendukung Rhoma yang telah berkorban berusaha membesarkan PKB tanpa dibayar sepeserpun baik oleh Rhoma, Riforri apalagi PKB...."

"ASALKAN ekspresi kekecewaan dilakukan dengan cara yang elegan, tidak anarkis dan dalam bahasa yang santun, baik berupa demo aksi damai ataupun melalui media online, social media, media cetak atau elektronik,apapun terserah senyamannya teman-teman," tutur dia.

Meskipun demikian, Deby tidak menganjurkan golput. "Pada pilpres nanti saya tidak akan golput. Dimanapun saya berada saya akan menulis dengan spidol pada kertas suara saya RHOMA IRAMA. Agar kertas suara saya tidak dimanfaatkan oleh Mafioso politik," kata dia

Sumber: Jaringnews.com