AHOK PNS JUGA PAKE NARKOBA

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Ternyata, sudah sejak lama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diam-diam memantau gerak-gerik para pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang terindikasi mengonsumsi ganja maupun narkoba.

Oleh karena itu, ia menginstruksikan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan tes urine terhadap para PNS DKI. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pertama yang disasar Basuki adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta.

"Pas kuliah, aku tahu banget teman-teman yang suka pakai ganja kan pada gele (teler). Pas aku perhatiin PNS DKI di sini, aku mikir, nah dia kayaknya anak gele nih, tetapi enggak bisa asal tuduh, makanya kontak BNN," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (5/9/2014).

Menurut dia, orang yang gemar mengonsumsi ganja maupun obat-obatan adiktif lainnya terpantau dari gerak-geriknya, seperti mata yang selalu berwarna kemerahan, tidak pernah fokus bicara, dan selalu gelisah. [Baca: Ahok: 19 Pegawai Dinas PU Positif Ngeganja dan Ngobat]

Setelah melakukan tes urine terhadap 533 pegawai Dinas PU DKI, hasilnya ada 19 pegawai yang positif mengonsumsi ganja dan obat-obatan adiktif lainnya. Basuki bahkan telah menginstruksikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga untuk "menstafkan" para pejabat eselon yang positif mengonsumsi ganja.

Sementara itu, untuk para pegawai honorer, Basuki menginstruksikan Made segera mengurus proses pemecatan mereka.

Setelah Dinas PU DKI, Basuki berencana mengintai SKPD lainnya. Bahkan, kata dia, ada personel satpol PP yang gerak-geriknya seperti orang yang mengonsumsi ganja dan obat-obatan adiktif lainnya. "Pelan-pelanlah kami diam-diam saja. Ini harus tegas tindakannya, tapi kayak mafia-mafiaan dan intel-intelan. Kalau ketahuan, nanti pada kabur," ujar pria yang biasa disapa Ahok itu.

JOKOWI "AYO BURUAN NAIK" WARTAWAN SENANG.....

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mendadak menyuruh sang sopir menghentikan laju bus yang ditumpanginya. Sontak, rombongan Paspampres ikut berhenti. Aksi itu dilakukan demi mengajak para wartawan untuk menumpang bus tersebut.
Mulanya, seusai mengantarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Wakil Presiden Boediono meninggalkan Gedung JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2014), Gubernur DKI Jakarta itu menumpangi bus Enjoy Jakarta untuk kembali ke Balaikota.
Pada hari Jumat pertama setiap bulannya, semua pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak diperkenankan menggunakan kendaraan pribadi. Jokowi termasuk pejabat yang patuh atas aturan yang dikeluarkannya.
Bus berwarna campuran abu-abu dan oranye itu melaju keluar JCC dengan jalur yang telah disterilkan Paspampres. Berjarak sekitar 10 meter dari bus itu, delapan wartawan yang mulanya hendak mewawancarai Jokowi tertahan oleh aparat kepolisian.

Rupanya, dari dalam bus, Jokowi melihat para wartawan tertahan penjagaan protokoler. Bus itu tiba-tiba mengentikan laju. Melalui jendela yang sedikit transparan, Jokowi memberi aba-aba kepada wartawan untuk menumpang ke bus. Sontak wartawan menerobos penjagaan polisi.
Saat para wartawan berlarian ke arah bus itu, polisi yang sedari tadi berjaga-jaga hanya bisa diam tanpa bisa berbuat apa-apa.
"Ah, kalian ini sudah disuruh naik, naik, ndak sadar-sadar," sapa Jokowi ketika para wartawan masuk ke dalam bus tersebut.
"Kita tadi cari-cari Bapak buat wawancara di dalam, enggak tahunya bapak udah kabur. Untung ketemu, nih," ujar seorang wartawan.
Di dalam bus berkapasitas sekitar 20 orang itu hanya ada sopir, Jokowi, ajudan, dan tiga personel Paspampres. Bagian belakang bus langsung dipenuhi wartawan yang tertawa sambil ngos-ngosan setelah berlari-lari menembus penjagaan protokoler.
"Saya belum pernah lihat kalian sesenang ini. Benar deh," ledek Jokowi.
Kehadiran Jokowi di JCC dalam rangka acara refleksi tiga tahun Masterplan Percepatan Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono, jajaran kabinet Indonesia Bersatu II, dan para kepala daerah hadir dalam acara itu.

AHOK "SAYA MAU JOKOWI CEPAT DILANTIK"

 

 JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap presiden terpilih Joko Widodo cepat dilantik menjadi Presiden RI. Sebab, Jokowi dan Basuki telah sepakat untuk memberantas koruptor mulai dari unsur terkecil. [Baca: Ahok: Banyak Pejabat DKI Santun Bicaranya, Ternyata Bajingan!]

"Saya harap Pak Jokowi cepat-cepatlah dilantik jadi Presiden. Karena cuma Presiden yang bisa mengerahkan polisi dan Kejaksaan, Pak Jokowi tahu (pihak) mana saja yang mau ditangkap. Kalau saya kan tidak bisa mengatur polisi dan jaksa," kata Ahok, sapaan Basuki, di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, Kamis (4/9/2014).

Bahkan, Basuki mengaku sudah gerah dan muak terhadap seluruh tindak korupsi yang ada di Jakarta maupun Indonesia. Berulang kali, Basuki meminta para pegawai negeri sipil (PNS) DKI untuk bekerja dengan benar dan tidak lagi "bermain" dengan anggaran. [Baca: Ahok: Saya Sudah kayak Orang Gila, Bukan kayak Pejabat]

Seharusnya, kata Basuki, setelah dua tahun kepemimpinan dia bersama Jokowi, para PNS DKI telah mengerti.

Apabila ada PNS yang ketahuan masih menyalahgunakan anggaran, Basuki tak segan memecat dari jabatan dan menyerahkan urusan itu ke ranah hukum.

Sikap tegas dan ceplas ceplos yang dimiliki Basuki itu tidak membuatnya takut terhadap berbagai ancaman yang datang.

Ahok "saya pilih cara PREMAN"

 


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku memilih cara preman dalam memberantas oknum di rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Sebab, kata dia, permasalahan rusunawa ini tidak pernah selesai sejak pemerintahan Ibu Kota sebelumnya.

"Saya pilih cara preman, kalau nggak begitu, nggak akan pernah beres. Saya tinggal tiga tahun (menjabat di DKI) dan itu sebentar," kata Basuki, di Balaikota, Jakarta, Jumat (5/9/2014).

Salah satu idenya memberantas oknum jual beli unit rusun adalah dengan menginstruksikan Bank DKI dan Dinas Perumahan DKI menerbitkan kartu virtual account. [Baca: Ahok Marah, Dirut Bank DKI Pucat, Penghuni Rusun Marunda Tepuk Tangan]

Kartu itu digunakan untuk membayar retribusi dan sewa bulanan unit rusun secara autodebit. Untuk dapat melakukan transaksi secara elektronik, penghuni harus menyertakan nomor virtual account.

Basuki menginginkan kartu virtual account itu dilengkapi dengan foto dan identitas penghuni. Oleh karena itu, kartu tersebut tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain. Namun, emosinya meluap ketika mengetahui kartu virtual account itu hanya dilengkapi dengan nomor beserta kluster dan nomor unit rusunnya. [Baca: Ahok: Jangan-jangan Oknum Dinas Perumahan Sengaja Pelesetkan Instruksi Saya]

"Saya sudah lihat contoh kartunya, malah dicetak kartu lain (hasilnya berbeda). Saya inginnya seperti kartu ID saya ini. Sebenarnya saya nggak punya kewajiban pakai ID ini setiap hari, tetapi biar jadi contoh saja buat dikerjakan PNS lain," kata Basuki.

"Memang wagubnya saja yang terlalu perfeksionis. Wagubnya juga gila," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.