Ilustrasi guru
Ilustrasi guru (sumber: Jakarta Globe)
Hari ini pukul 15.00 WIB, guru  didampingi LBH Jakarta dan ICW melaporkan Foke ke Panwaslu DKI atas politisasi  guru.

Para guru yang tergabung dalam Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) akan  melaporkan kepada panitia pengawas pemilu (panwaslu) DKI Jakarta  terkait praktik politisasi guru yang dilakukan oleh calon gubernur nomor  satu sekaligus gubernur incumbent Fauzi Bowo.

Politisasi dilakukan  dengan berbagai modus seperti mobilisasi guru untuk mengikuti kampanye  berkedok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau adanya instruksi  dari kepala dinas agar sekolah memasang spanduk ucapan terima kasih  kepada gubernur.

"Besok pukul 15.00 WIB kami didampingi LBH Jakarta dan Indonesia  Corruption Watch (ICW) akan melaporkan ke Panwaslu DKI atas politisasi  guru, karena ini sudah sangat parah," kata Ketua FMGJ Retno Listyarti di  Jakarta, Selasa (18/9).

 Retno bersama sejumlah guru hari ini mendeklarasikan aksi penolakan  politisasi guru oleh birokrasi pendidikan. Para guru juga menolak segala  bentuk intimidasi dan ancaman terhadap guru yang memiliki pilihan  berbeda dari birokrasi pendidikan. Selain itu, guru menuntut kebebasan  bagi guru dan siswa untuk memilih dalam Pilkada DKI Jakarta sesuai  pikiran dan hati nurani.

"Para guru, baik PNS maupun bukan PNS seharusnya bersikap netral, tidak boleh memihak," tandasnya.

Retno memaparkan sejumlah temuan FMGJ terkait modus politisasi. Pertama,  adanya instruksi dari kepala dinas pendidikan kepada kepala sekolah  untuk membuat spanduk ucapan terimakasih pada Gubenur atas sekolah  gratis atau program wajar 12 tahun dengan biaya dari kas sekolah.

Kedua, politisasi terjadi di SMKN 57 Pasar Minggu dimana para guru yang  tinggal di luar Jakarta tapi memiliki hak pilih diberikan uang  transportasi. Uang diambil dari kantong kepala sekolah berkisar Rp  50.000 - Rp 100.000.

Ketiga, pada 8 September 2012 beredar sms berisi adanya kegiatan MGMP  Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMP 85 pukul 08.00 WIB. Kegiatan, yang  mengundang seluruh guru PKn dari SMP di Jakarta Selatan, dibuka oleh  Ketua MGMP disertai pengarahan dari Sekretaris Musyawarah Kepala Sekolah  Tadjudin. Pokok pengarahan adalah instruksi memilih Foke karena sudah  berjasa atas kepentingan komunitas guru.

Keempat, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mewajibkan sekolah mengirim  perwakilan minimal 10 guru untuk mengikuti Salat Idul Fitri di Dinas  Pendidikan DKI Jakarta, meskipun saat itu hari libur nasional. Khutbah  Salat Ied berisi arahan untuk memilih kandidat nomor satu sebagai  gubenur DKI Jakarta dan mengarahkan jamaah untuk dalam Pilkada DKI  Jakarta memilih pemimpin yang seiman.

Kelima, beberapa SMA dan SMK kedatangan tim khusus yang akan  mensosialisasikan “Anak Jakarta jangan Golput”, namun diakhir pengarahan  (bukan diskusi atau dialog) para siswa dibagikan brosur yang  mengarahkan untuk memilih “kumis” dan brosur berisi tulisan “terimakasih  gubernurku”.

Keenam, adanya penyebaran buku berjudul "Adanya penyebaran buku “Ngintip  yuk, Lima Tahun Ini Bang Fauzi Bowo dah Ngapain Aja Sih” ke berbagai  sekolah.

Ketujuh, para guru SMP dan SMA yang beralamat di DKI Jakarta dari  berbagai sekolah negeri terpilih mengikuti pelatihan wawasan kebangsaan  (selama 5 hari). Ternyata pelatihan mengarahkan untuk mengamankan  kandidat nomor satu. Di akhir pelatihan, para peserta diminta mengisi  form “gaya ORBA” untuk mengamankan kandidat nomor satu tetapi ditolak  oleh para peserta

Kedelapan, para guru PKn SMP dan SMA diundang untuk mengikuti pelatihan  selama tiga hari dengan tema hak asasi manusia (HAM). Namun, para  penyaji yang berasal dari Dinas Pendidikan justru menyampaikan HAM untuk  mengamankan kandidat nomor satu meskipun dengan cara yang halus.

Kesembilan, maraknya kegiatan halal bi halal di kalangan guru yang  dihadiri para pejabat dari birokrasi pendidikan, terjadi mulai dari  tingkat wilayah kota sampai tingkat propinsi. Namun, dalam sambutannya  para pejabat selalu menyelipkan pesan-pesan mengamankan kandidat nomor satu.