JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku memilih cara preman dalam memberantas oknum di rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Sebab, kata dia, permasalahan rusunawa ini tidak pernah selesai sejak pemerintahan Ibu Kota sebelumnya.
"Saya pilih cara preman, kalau nggak begitu, nggak akan pernah beres. Saya tinggal tiga tahun (menjabat di DKI) dan itu sebentar," kata Basuki, di Balaikota, Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Salah satu idenya memberantas oknum jual beli unit rusun adalah dengan menginstruksikan Bank DKI dan Dinas Perumahan DKI menerbitkan kartu virtual account. [Baca: Ahok Marah, Dirut Bank DKI Pucat, Penghuni Rusun Marunda Tepuk Tangan]
Kartu itu digunakan untuk membayar retribusi dan sewa bulanan unit rusun secara autodebit. Untuk dapat melakukan transaksi secara elektronik, penghuni harus menyertakan nomor virtual account.
Basuki menginginkan kartu virtual account itu dilengkapi dengan foto dan identitas penghuni. Oleh karena itu, kartu tersebut tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain. Namun, emosinya meluap ketika mengetahui kartu virtual account itu hanya dilengkapi dengan nomor beserta kluster dan nomor unit rusunnya. [Baca: Ahok: Jangan-jangan Oknum Dinas Perumahan Sengaja Pelesetkan Instruksi Saya]
"Saya sudah lihat contoh kartunya, malah dicetak kartu lain (hasilnya berbeda). Saya inginnya seperti kartu ID saya ini. Sebenarnya saya nggak punya kewajiban pakai ID ini setiap hari, tetapi biar jadi contoh saja buat dikerjakan PNS lain," kata Basuki.
"Memang wagubnya saja yang terlalu perfeksionis. Wagubnya juga gila," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Thank you have visited